Akan tetapi, hal itu memiliki catatan. Nilai dari kedua barang yang akan ditukar harus sepadan. Barulah kedua barang atau produk bisa saling ditukar satu sama lain.
Temukan informasi mengenai ekonomi lainnya di . Gramedia sebqgqi #SahabatTanpaBatas akan selalu menampilkan artikel menarik dan rekomendasi buku-buku terbaik untuk para Grameds.
Bei der Fileülle an Produkten auf dem Markt kann es schnell unübersichtlich werden. Es hilft dabei, auf einige wichtige Punkte vor dem Kauf zu achten: one
detikNews detikEdukasi detikFinance detikInet detikHot detikSport Sepakbola detikOto detikProperti detikTravel detikFood detikHealth Wolipop detikX 20Detik detikFoto detikHikmah detikPop Layanan
Kepala Bappebti Sidharta Utama mengatakan, area situs entitas tersebut mayoritas merupakan pialang berjangka dari luar negeri yang mengaku telah mendapat legalitas dari negara asalnya, namun tidak untuk di Indonesia.
Bappebti berharap semakin banyak bentuk kolaborasi yang dibangun antara Bappebti dengan masyarakat, maka akan mengoptimalkan upaya pemberantasan aktivitas PBK ilegal yang saat ini tengah dilakukan,” jelas Kasan.
“Penawaran melalui kegiatan promosi, iklan dan/atau pelatihan PBK ilegal masih marak terjadi di Indonesia melalui media sosial, situs Net, maupun penggunaan aplikasi ponsel pintar (
Hal ini dapat dilihat melalui:43 43 http :// administration file diakses tanggal 21 januari 2010 Pertama-tama, mari kita melihat terlebih dahulu apa artinya dari kontrak berjangka, dan kemudian membahas perbedaannya dengan saham secara lebih mendalam. Suatu kontrak berjangka pada dasarnya merupakan suatu perjanjian untuk membeli atau menjual suatu produk turunan pada harga tertentu dan pada waktu tertentu di masa yang akan datang. Kata kuncinya untuk kontrak berjangka merupakan perjanjian. Pada waktu mendapatkan informasi lebih lanjut Anda masuk ke pasar dan membuka suatu posisi baru (apakah itu beli atau jual), Anda pada saat itu juga punya kewajiban untuk melikuidasinya sebelum kontrak jatuh tempo. Kontrak berjangka di indeks saham misalnya jatuh tempo setiap bulan (untuk Hold Seng) atau tiga bulan (untuk Nikkei dan Kospi).
“Selalu pastikan legalitas perusahaan dan tidak mudah tergiur terhadap penawaran yang memberikan iming-iming keuntungan di luar kewajaran dalam waktu singkat,” ujarnya.
Jika ditemukan adanya kegiatan di bidang PBK tanpa memiliki izin, maka Bappebti akan melakukan langkah hukum sesuai peraturan yang berlaku," ujar Aldison.
“Di samping itu, masyarakat diimbau agar selalu berhati-hati terhadap penawaran yang dilakukan oleh oknum atau pihak yang tidak bertanggung jawab,” kata Kasan.
1. Perdagangan Ilegal Perdagangan atau perniagaan pada umumnya ialah pekerjaan membeli barang dari suatu tempat atau pada suatu waktu dan menjual barang itu ditempat lain atau pada waktu yang berikut dengan maksud untuk memperoleh keuntungan. Dalam Buku I Bab one Pasal 2 sampai dengan Pasal 5 KUHD diatur tentang pedagang dan perbuatan perdagangan. Pedagang adalah orang yang melakukan perbuatan perdagangan sebagai pekerjaan sehari-hari (Pasal 2 KUHD). Pengertian perdagangan atau perniagaan dalam Pasal 3 Kitab Undang-Undang Hukum 24 Dagang (KUHD) adalah membeli barang untuk dijual kembali dalam jumlah banyak atau sedikit, masih berupa bahan atau sudah jadi, atau hanya untuk disewakan pemakaiannya. Perbuatan perdagangan dalam pasal ini hanya meliputi perbuatan membeli, tidak meliputi perbuatan menjual. Menjual adalah tujuan dari perbuatan membeli, padahal menurut ketentuan Pasal 4 KUHD perbuatan menjual termasuk juga dalam perbuatan perdagangan.
two. Manfaat Penelitian Melalui penulisan skripsi ini diharapkan dapat memperoleh manfaat sebagai berikut : a. Manfaat Teoritis Secara teoritis, pembahasan masalah yang akan dibahas dalam skripsi ini tentu saja akan memberikan kontribusi pemahaman, pemikiran dan pandangan baru terhadap Wakil Pialang Berjangka. Di dalam perkembangan selanjutnya akan menjadi masukan bagi para pelaku dunia bisnis dan dapat benar-benar mengetahui pengaturan hukum mengenai wakil pialang berjangka. Selain itu tulisan ini juga bermanfaat sebagai referensi dan perbandingan untuk memperkaya ilmu pengetahuan dalam lingkup Hukum Ekonomi, khususnya dalam kegiatan usaha di Pasar Modal.
“Entitas ilegal yang akan melakukan kegiatan usaha di Indonesia, wajib mengajukan perizinan kepada Bappebti sebelum melakukan kegiatan usaha di Indonesia.